-
Aceh | 6 bulan laluCamat Kota Juang Larang Tuha Peut Gampong Geudong Alue Gelar Rapat Umum
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Di tengah upaya Pemerintah seperti BPKP, Kemendagri dan Kementerian Desa, mendorong aparatur desa mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
-
Aceh | 7 bulan laluKasus Pengelolaan Zakat Aceh Tengah, Penasihat Hukum Tersangka Bantah Delik yang Jerat Kliennya
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasihat hukum dua tersangka perkara dugaan pelanggaran pidana pengelolaan dana zakat pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah membantah terkait pemberitaan di salah satu media online pada Selasa (23/4/2024) kemarin, yang menyebutkan bahwa para kliennya itu diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
-
Opini | 8 bulan laluIntegritas dalam Pengelolaan POKIR
DIALEKSIS.COM | Opini - Polemik pengalokasian anggaran untuk kegiatan hasil dari pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRA untuk RAPBA 2024 belum menemukan titik temu (Serambi Indonesia, 11/12/2023). Akibatnya penetapan APBA 2024 belum dapat dilaksanakan sampai sekarang.
-
Nasional | 1 tahun laluInilah 24 Desa dan Kelurahan Terbaik di Indonesia
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada 12 desa dan 12 kelurahan yang menjadi jura regional di seluruh Indonesia.
Penghargaan diberikan setelah tim juri yang berasal dari akademisi dan perwakilan K/L melakukan peniliain yang sangat ketat, obyektif, dan jujur.
-
Berita | 1 tahun laluMajukan Desa, Pengelolaan Dana Diminta Maksimal
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemangku kepentingan di desa memanfaatkan dana dengan baik. Pengelolaan yang bagus diyakini bisa memajukan daerah itu.
-
Aceh | 3 tahun laluMediasi Gubernur Aceh Gagal, Anggaran Perubahan 2021 Terancam
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBA tahun 2020 yang mendapat penolakan DPRA.